Nasional – Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang rencananya akan diluncurkan pada 24 Februari 2025, menimbulkan kejutan di berbagai kalangan. Besarnya nilai aset yang dikelola oleh badan ini mematahkan anggapan bahwa Indonesia masih tergolong sebagai negara miskin.
“Banyak yang terkejut dengan kehadiran Danantara. Mereka selama ini mengira Indonesia adalah negara yang miskin,” ungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Setelah peluncurannya, beberapa negara dilaporkan menunjukkan minat untuk menjalin kerja sama dengan Danantara. Salah satunya adalah Abu Dhabi, yang berencana melakukan ekspansi di sektor energi baru terbarukan (EBT).
“Saya rasa cukup banyak yang berminat. Setidaknya, yang saya ketahui adalah Abu Dhabi,” ujar Luhut, seperti dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan bahwa Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari mendatang. Pembentukan badan ini disahkan melalui Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Februari 2025.
Danantara diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan aset serta potensi BUMN untuk mendukung kesejahteraan nasional. Keberadaan badan ini juga sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Badan ini akan membawahi Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh BUMN dengan total aset mencapai Rp9.480 triliun. Dengan jumlah tersebut, Danantara akan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.
