News – Pemerintah memastikan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetap akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 tahun ini, meskipun terdapat kebijakan penghematan anggaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa proses pencairan telah dipersiapkan dan akan segera diumumkan secara resmi.
“Persiapan sudah dilakukan, dan pengumuman resmi akan segera disampaikan,” kata Airlangga di Jakarta, seperti dilaporkan CNBC pada Rabu (5/2/2025).
Meski begitu, rincian lebih lanjut mengenai kebijakan pencairan THR dan Gaji ke-13, terutama terkait efisiensi belanja sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
“Untuk informasi lebih detail, silakan merujuk kepada Ibu Menteri Keuangan,” jelas Airlangga.
Perlu diketahui, pada tahun 2024, pemerintah telah memberikan THR sebesar 100% kepada ASN, PNS, PPPK, TNI, dan Polri.
Kebijakan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana sejak 2020 besaran THR tidak diberikan secara penuh akibat dampak pandemi Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi.
Seperti biasa, pencairan THR umumnya dimulai 10 hari sebelum Lebaran dan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP). Misalnya, pada 2023, pencairan THR diatur dalam PP Nomor 15 Tahun 2023, yang mencakup tenaga pendidik serta pensiunan di tingkat pusat dan daerah.
Komponen THR terdiri dari gaji pokok atau pensiunan pokok, ditambah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan (struktural/fungsional/umum), serta tunjangan kinerja bagi yang memenuhi syarat.
Dengan kepastian ini, ASN dan PNS tidak perlu khawatir karena hak mereka akan tetap terpenuhi meskipun pemerintah sedang mengoptimalkan efisiensi anggaran.
